Gratifikasi dalam Hukum Islam

Diposting pada: 2016-03-18, oleh : staim, Kategori: Artikel Dosen

Abdul Karim Ali (Profesor dan Pensyarah pada Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur)
Fazzan
(University of Malaya, Kuala Lumpur)
[email protected]

ABSTRACT: Gratification has been practiced by Muslim since centuries ago untill now. Basically, gratification is a paying a tribute from one to another. But today, there is a legislation rule ban gratification practice. Therefore, this study will be examined the concept of gratification based on Islamic law. This study used descriptive-analytic method and normative approach, which means gratification concept is observed as according to al-Qur’an, hadist and opinion of theologians. The result of this study shows that, gratification has a very broad meaning in Islam, which may take forms in any kinds of tributes or charity. The gratification concept sometimes means shadakah, hibah, gift and risywah. The sort of gratification in Islam is classified to positive categories and negative categories. Shadakah, hibah and gift are including to positive dividend, these are recommended in Islam. Yet, it will be negative dividend if state officials are as receivers. While risywah and gift (state officials) are including to negative gratification, these practices are prohibited and immoral (maksiat) based on al-Qur’an, hadist and opinion of theologians. Risywah and gift (state officials) are categorized to jarimah ta’zir, the doer can be punished with ta’zir penalty, ranging from the heaviest to it should be heaviest and lightest punishment.

Keywords: Gratification Concept, Islamic Law Perspective.

 

Pendahuluan

Gratifikasi dengan makna pemberian pada dasarnya merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan memberi gratifikasi karena dengannya akan tercipta rasa kasih sayang di antara sesama. Pemberian gratifikasi dapat menumbuhkan rasa kasih sayang tentunya pemberian yang dilakukan berlandaskan hati nurani yang tulus dan ikhlas, dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Akan tetapi, dalam realitas dan perkembangannya, gratifikasi terkadang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sebagai media untuk mendapatkan keselamatan dan keuntungan. Diantaranya ialah gratifikasi yang diberikan untuk penguasa atau pegawai negara. Ditambah lagi dengan diberlakukannya undan-undang yang melarang amalan gratifikasi dalam masyarakat Indonesia. Padahal amalan tersebut sudah lazim dilakukan oleh masyarakat. Amalan gratifikasi tidak luput berlaku dalam dunia Islam dan juga dipraktikkan oleh orang muslim di Indonesia. Hanya saja istilah gratifikasi secara harfiah tidak dikenal dalam sistem Hukum Islam. Maka dari itu, perlu ada pengkajian untuk mencari perbincangan Hukum Islam mengenai gratifikasi. Dalam melakukan kajian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitik.

Definisi Gratifikasi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.[1] Sedangkan dalam kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa Belanda, gratificatie, atau bahasa Inggrisnya gratification diartikan sebagai hadiah uang. Berdasarkan kedua definisi tersebut, baik dalam kamus Bahasa Indonesia maupun kamus Hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Definisi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, amalan gratifikasi bukanlah merupakan suatu amalan tercela atau makna suatu perbuatan negatif. Sedangkan objek gratifikasi dalam kamus Bahasa Indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus Hukum objek gratifikasi tidak ditentukan.[2]
Adapun definisi gratifikasi dalam undang-undang adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.’’[3]
Ringkasnya, dalam tinjauan undang-undang tidak semua gratifikasi dilarang. Gratifikasi yang dibolehkan oleh undang-undang adalah pemberian yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri artinya pemberian dalam bentuk ‘’tanda terimakasih’’ tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Sedangkan gratifikasi yang dilarang dalam undang-undang adalah perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan korupsi apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
Konsep Gratifikasi dalam Hukum Islam
  1.  Grafitasi dalam Bentuk Sedekah

Sedekah ialah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir dan miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata.[4] Quraish Shihab mengartikan sedekah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka sedekah mempunyai arti lebih luas dari sekedar material.[5] Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan sedekah ialah bukan saja memberikan suatu zat (benda) kepada orang lain dengan tujuan karena Allah, tetapi boleh juga suatu perkhidmatan. Sebagaimana hadis Rasul SAW yang diriwayatkan daripada Abu Aiyub yang artinya, ‘’akan kutunjuki kepada kalian tentang sebaik-baik sedekah dari pada memberikan suatu benda, ialah bersedekah dengan mendamaikan kedua kelompok yang sedang bersengketa, menyatukan kedua kelompok yang sedang berpecah belah’’. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar, Rasulullah bersabda yang artinya, ‘’sebaik-baik sedekah ialah mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertelagah.’’[6]

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan suatu amalan menyerahkan sesuatu barang/zat untuk dipergunakan atau dimiliki oleh orang lain karena mengharapkan pahala diakhirat nanti, atau mengharapkan ridha Allah. Sedekah boleh berupa zat (benda) yang ketara (materi) boleh juga juga berupa jasa (non materi).

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang disyari’atkan dan hukumnya ialah sunnah. Kesepakatan mereka didasari pada surat al-Baqarah 2: 280.[7] Sedekah ini disunnatkan di setiap saat, tanpa ada batas waktu. Sedekah sebagai amalan sunnah diterangkan melalui dalil al-Qur’an dan hadis. Adapun dalil tentang anjuran bersedekah dalam al-Qur’an separti yang dinyatakan di dalam nas QS. al-Baqarah 2: 245. Dan masih banyak lagi ayat al-Qur’an yang bercakap tentang sedekah. Adapun dasar hukum sedekah dalam hadis ialah hadis dari Abu Hurayrah.[8]

Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang akan menerima sedekah tersebut akan mempergunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Adakalanya hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang berjumpa dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

  1. Gratifikasi dalam Bentuk Hibah

Hibah menurut syara’ juga diartikan ialah pemilikan yang sunnat ketika hidup.[9] Hibah juga bermakna memberikan pemilikan harta kepada orang lain di saat masih hidup tanpa imbalan.[10] Pengartian yang hampir sama juga dikemukakan Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah, yaitu suatu akad yang pokok perpertanyaannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dikala dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Imam Taqy al-Din dalam kitab Kifayat al-Akhyar menjelaskan, yang dimaksud dengan hibah ialah tamliku bi‘ayri ‘iwad (pemilikan tanpa penggantian).[11]

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dengan mudah boleh dikatakan bahwa hibah ialah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni bukan karena mengharapkan pahala dari Allah SWT serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya. Maka apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan maka hal itu tidak disebut hibah, ia disebut dengan i’arah (pinjaman). Begitu juga, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pahala, hal separti ini disebut dengan sedekah. Lain halnya jika tujuannya untuk menghormati atau sebagai penghargaan atas prestasi seseorang baik ia berharap pahala atau tidak, itu dinamakan dengan hadiah.

Adanya hibah juga didasari al-Qur’an al-Karim. Dalam al-Qur’an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusannya, do’a-do’a yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Memberi Kurnia. Namun ayat tersebut boleh digunakan anjuran secara awam, agar seseorang memberikan sebahagian rezekinya kepada orang lain,  misalnya, QS. al-Baqarah 2: 262 dan QS. al-Munafiqun 63: 10.

  1. Gratifikasi dalam Bentuk Hadiah

Najamuddin Ahmad Ibn al-Rafi’ah dalam kitabnya Kifayah Rasulullah SAW fi Syarh al-Tanbih yang dikutip oleh ‘Abd Ghani Ibn Isma’il dalam Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risywah wa al-Hadiyah, ia berkata, hadiah ialah jenis-jenis kebaikan (pemberian) yang mengandung makna adanya pemindahan hak milik tanpa alat tukar, yang mana kebaikan itu dibawakan ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan untuk memupuk silaturrahim.[12]

Adapun tinjauan Islam berkenaan dengan hukum memberi dan menerima gratifikasi dalam bentuk hadiah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

  1. Dibolehkan memberi hadiah.

Memberi hadiah dan menerimanya serta membalas kepada yang memberi hadiah itu dibolehkan (tidak dimakruhkan) saling memberi hadiah sesama orang Islam, hukum ini disepakati oleh mayoritas, walaupun ada sebahagian memakruhkannya.[13] Hadiah yang diberikan dapat melahirkan kasih sayang dalam hati, maka sangat wajar jika Rasulullah menganjurkan untuk saling memberi dan menerima hadiah, karena faedah dan manfaatnya amat besar bagi umat Islam. Memberi hadiah ialah dibolehkan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur’an al-Karim QS. al-Nisa’ 4: 4 dan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurayrah.[14]

Dari dua dalil tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pemberian hadiah dianjurkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah. Hadiah merupakan suatu lambang kasih sayang diantara sesama manusia. Tidak dilihat besar dan kecilnya pemberian tersebut.

Adapun tentang menerima hadiah dibolehkan juga berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa’ 4: 4 di atas. Dan hadis-hadis yang menunjukkan dibolehkannya menerima hadiah sangatlah banyak. Di antaranya ialah hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn ‘Umar,[15] hadis riwayat Malik dari ‘Ata’ Ibn Yasar,[16] hadis riwayat Ahmad dari al-Muttalib Ibn ‘Abd Allah Ibn Hantab,[17] hadis riwayat Ahmad dari Khalid Ibn ‘Ady al-Juhany,[18] dan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurayrah.[19]

  1. Rasulullah juga menerima hadiah.

Rasulullah ialah manusia yang dijamin oleh Allah terhindar dari kesalahan (ma’sum). Beliau ialah manusia yang sempurna, karena setiap amalan yang ia lakukan tidak terlepas dari pantauan dan tuntunan Allah. Ia melakukan sesuatu bukan mengedepankan keinginannya semata, tetapi selalu dibimbing oleh wahyu. Untuk itu, Rasulullah sekalipun menerima hadiah, sudah pasti akan terhindar dari amalan-amalan yang menyimpang. Keputusan yang ia berikan boleh dipastikan tidak akan terpengaruh oleh hadiah yang beliau terima. Oleh karena itu, hadiah yang Nabi terima bukanlah hadiah yang terlarang dan risywah.

Banyak dalil yang menerangkan tentang Rasulullah SAW menerima pemberian hadiah dari orang lain. Hal itu boleh dilihat dari beberapa hadis Nabi yang diriwayat al-Bukhari dari Abi Hurayrah,[20] hadis riwayat al-Bukhari dari Anas,[21] hadis riwayat al-Tabrani dari Anas Ibn Malik,[22] hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hurayrah,[23] dan hadis riwayat Abu Dawud dari Anas Ibn Malik.[24]

Sebagai contoh lainnya, Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari penguasa Qibti. Penguasa Koptik pernah memberikan hadiah kepadanya berupa dua hamba sahaya perempuan yang bersaudara dan seekor hewan sejenis kuda. Lalu Nabi memandu hewan tersebut di Madinah dan mengambil salah satu hamba sahaya itu untuk dirinya, yang kemudian melahirkan Ibrahim. Sedangkan hamba sahaya yang satu lagi diberikan kepada Hasan Ibn Thabit, yang kemudian melahirkan anak yang bernama Muhammad.[25]

Sekurang-kurangnya dari beberapa hadis yang telah penulis kemukakan jelaslah Rasulullah menerima pemberian hadiah, mulai dari pemberian oleh masayarakat biasa hingga para bangsawan negara atau penguasa. Penerimaan Rasulullah SAW terhadap hadiah merupakan salah satu wujud kemurahan hatinya dan satu bentuk akhlak yang baik yang akan menyatukan hati. Memakan makanan yang dihadiahkan dan memakai baju yang merupakan hadiah ialah salah satu syi’ar Rasulullah SAW dan salah satu ciri beliau sebagaimana tersurat dalam nas.

  1. Tidak boleh memberi hadiah kepada hakim dan pejabat.

Dalam perbahasan yang lalu, dibolehkan memberi dan menerima hadiah kepada sesama rakyat biasa, menerima hadiah dari penguasa, dan Rasulullah pun pernah menerima hadiah. Akan tetapi bagi pejabat atau pegawai negara separti hakim dan lain-lain dilarang menerima hadiah. Dengan begitu dilarang juga bagi yang memberinya. Karena pemberian hadiah kepada pegawai negara termasuk dalam amalan hadiah yang diharamkan. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak baik efeknya. Apalagi memberi hadiah kepada orang yang semula belum pernah memberi hadiah ketika dia belum memangku jabatannya. Dalam hujjah hukum Islam, mengantisipasi untuk tidak terbukanya peluang untuk terjadinya penyelewengan ini disebut sadd al-dhari’ah. Karena diduga pemberian hadiah tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu, tidak sekedar kasih sayang atau persaudaraan. Hal itu barangkali dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, baik berupa pekerjaan, perlindungan, dukungan, dan pertolongan. Kalau sudah demikian bentuknya, maka itu bukan lagi hadiah sebagaimana yang telah ditakrifkan, melainkan sudah merupakan bentuk kemaksiatan, karena pemberian itu tidak dimaksudkan untuk suatu kebaikan, yaitu keinginan untuk mendapat ridha Allah SWT.

Pemberian hadiah kepada penguasa dilarang berdasarkan al-Qur’an al-Karim QS. ‘Ali ‘Imrān 3: 161 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhārī dari Abi Humayd al-Sai’dy,[26] hadis riwayat Muslim dari ‘Adī Ibn ‘Amiyrah al-Kindy,[27] hadis riwayat al-Bukhārī dari Abu Hurayrah,[28] dan hadis riwayat Ahmad dari Abi Humayd al-Sai’dy.[29]

Dari ayat al-Qur’an dan hadis-hadis di atas, walaupun bukan khusus bercakap tentang konteks pemberi hadiah, karena dalam ayat dan hadis di atas lebih kepada dilarangnya menerima pemberian apabila dia sebagai pegawai negara, namun larangan untuk memberikan boleh dipahami melalui mafhum mukhalafah, yaitu dilarangnya petugas mengambil sesuatu pemberian bermakna larangan bagi seseorang memberikannya. Jadi, dari pemahaman mafhum mukhalafah nas-nas tersebut boleh dipahami bahwa bentuk amalan yang mengatasnamakan hadiah kepada penguasa atau pegawai negara ialah haram hukumnya.

Tentang pembahasan sebelumnya, bahwa Rasulullah pernah menerima hadiah, itu khusus bagi Nabi, sedangkan untuk hakim atau penguasa selain Nabi diharamkan menerima hadiah dan memberikan hadiah untuknya, sekalipun tanpa adanya permintaan. Karena pemberian hadiah kepada selain Nabi, termasuk ke dalam amalan yang dilarang. Hal ini sebagaimana kita fahami dari nas al-Qur’an dan hadis di atas. Disamping itu juga pernah dijelaskan oleh ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz, ia suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolaknya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata, ‘’Rasulullah pernah menerima hadiah’’. Lalu ‘Umar menjawab, ‘’hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu ialah risywah.”[30] Jadi, setiap hadiah yang diberikan kepada pegawai karena kedudukannya sebagai seorang pegawai tidak boleh diterima dan haram hukumnya karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya nescaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.

Dengan demikian, hadiah juga serupa dengan pemberian yang diharamkan, apabila hadiah itu diberikan kepada penguasa. Hanya saja hukum hadiah boleh berubah bergantung pada masing-masing atau pihak yang berkaitan dengannya. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut, dalam Islam dibolehkan memberi hadiah kepada sesama dan boleh menerima hadiah dari orang yang sederajat dan penguasa asalkan hadiah itu berpunca dari harta yang baik, bukan diperolehnya dengan cara yang haram. Adapun memberikan hadiah kepada penguasa dilarang, karena ditakutkan akan menyimpang dari prinsip-prinsip pemberian hadiah, artinya kemungkinan tidak lagi hanya sekedar kasih sayang dan penghargaan, tetapi ditakutkan punya maksud-maksud tertentu. Untuk mengantisipasi perkara tersebut, maka Rasulullah dan para sahabat menjangka sejak awal dengan mengharamkan pemberian hadiah kepada penguasa, hakim dan pelaksana negara lain.

  1. Gratifikasi dalam Bentuk Risywah

Al-Sayyid Abū Bakr mendefinisikan risywah dengan “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar/adil.”[31] Definisi yang lebih kurang sama diberikan oleh al-Jurjāni.[32] Sedangkan menurut Ibrahim al-Nakha’ī, risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau untuk menghancurkan kebenaran. Syaykh ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh bin Baz mendefinisikan risywah dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai pampasan pelaksanaan maslahat (tugas/kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu ganjaran atau uang tip.[33]

Dalam kitab Kasyf al-Qanna’an Matn al-Iqna’, karangan Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti. Definisi yang ada dalam kitab ini menurut penulis cukup menarik sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua dalam rangka mencegah pihak kedua agar tidak menzaliminya dan agar pihak kedua mahu melakukan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dianggap risywah yang dilarang agama.[34] Senada dengan pengandaian yang dikemukakan oleh al-Bahuti di atas, Syams  al-Haq al-‘Adim juga mempunyai pandangan yang hampir sama dengan al-Bahuti.[35] Akan tetapi menurut Syams al-Haq, pemberian atau risywah itu dilakukan harus dengan niat agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima risywah boleh diubah semakin baik. Dalam definisi ini dikemukakan sebuah pengandaian, yaitu seandainya pihak kedua melakukan kezaliman terhadap pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap pihak pertama, maka dalam isu ini boleh diberikan sesuatu berupa risywah.

Dari uraian di atas boleh disimpulkan bahwa, risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pejabat dan lain-lain dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan adakala berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keinginan pemberi riyswah menjadi kenyataan. Dan amalan sedekah, hibah, hadiah, dan waqaf boleh berubah menjadi risywah apabila pemberian itu diperuntukkan kepada penguasa atau pegawai negara, dan kepada pihak lain apabila pemberian tersebut bertujuan agar pihak penerima menuruti kemahuan pihak pemberi.

Ibn ‘Abidin dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk risywah. Pertama, risywah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu risywah untuk mendapatkan keuntungan dalam kehakiman dan pemerintahan. Kedua, risywah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. Risywah model ini haram bagi yang memberi dan menerima. Ketiga, risywah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Risywah ini haram bagi yang mengambilnya saja. Dan keempat, risywah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberi dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim ialah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.[36]

Menurut penulis, subtansinya ada dua bentuk risywah apabila ditinjau dari tujuan melakukannya. Pertama, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, pemberian untuk membatilkan kebenaran dan membenarkan yang batil. Amalan risywah ini boleh mengalahkan pihak yang semestinya menang dan memenangi pihak yang sepatutnya kalah. Dan kedua, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang sepatutnya diterima oleh pemberi (al-rasyi) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut. Dalam arti lain, yaitu pemberian untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman.

Berdasarkan kategori risywah yang penulis simpulkan di atas, maka hukum riyswah ada dua pula, yaitu risywah yang hukumnya haram dan risywah yang hukumnya halal. Namun hukum dasar risywah ialah haram. Hal ini berlandaskan banyak sekali dali-dalil, baik al-Qur’an, hadis, maupun dalil-dalil ijtihadi lain yang menerangkannya yang akan penulis huraikan berikut ini:

  1. Risywah yang hukumnya haram.

Syariat Allah ialah cahaya yang menerangi kegelapan, maka setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan di atas kebenaran hukumnya haram. Dengan demikian, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar hukumnya jelas haram. Karena hal ini sangat dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya amalan tersebut termasuk amalan yang batil. Dalil al-Qur’an tentang larangan dan haramnya amalan risywah tersebut ialah QS. al-Baqarah 2: 188, QS. al-Mai’dah 5: 42, QS. al-Mai’dah 5: 62 dan 63.

Dari uraian pendapat para mufasirin dalam mengomentari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah mengharamkan risywah dimana hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Di dalam QS. al-Baqarah 2: 188 Allah melarang memakan harta dengan cara batil atau haram apapun jalannya. Namun di ayat tersebut terdapat qarinah (bukti yang menguatkan) bahwa yang dimaksudkan ialah risywah. Larangan tersebut diperkukuhkan dengan QS. al-Mai’dah 5: 42, 62 dan 63 yang merupakan celaan yang amat buruk bagi orang-orang Yahudi karena melakukan risywah. Maka jelas sekali pandangan al-Qur’an bahwa risywah merupakan kejahatan awam yang diharamkan oleh Allah dan merupakan kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi.

Adapun keharaman risywah dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Di antara ialah hadis riwayat Abu Dawud,[37] hadis riwayat Ibn Majah dari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar,[38] dan hadis riwayat Al-Turmizi dari Abu Hurayrah.[39]

Dari hadis-hadis tersebut, Rasullah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan risywah. Namun celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima risywah. Hadis-hadis di atas memberikan pandangan bahwa risywah haram baik orang yang memberikan maupun menerimanya.

Selain al-Qur’an dan hadis, keharaman risywah juga sudah menjadi kesepakatan para ulama (ijma’). Banyak sekali dalil ijma’ yang menyebutkan bahwa risywah haram. Salah satunya separti apa yang dikemukakan oleh Imam  Al-Qurtubi dalam al-Jami’ li Ahkam, ketika menafsirkan QS. al-Mai’dah 5: 42, ia mengatakan, ‘’Dan tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang hak atau dalam perkara yang dilarang merupakan riyswah (suht) yang haram.’’[40] Sedangkan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, Imam al-Ramli yang digelar sebagai al-Syafi’i al-Saghir (Imam al-Syafi’i kecil) menjelaskan, ‘’Bila saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma’.’’[41]

Hamd Ibn ‘Abd al-Rahman al-Junayd dalam bukunya juga menjelaskan haramnya risywah secara ijma’, sebagaimana petikannya berikut ini, ‘’ Dan sungguh telah bersepakat para sahabat dan pengikut, begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat nas-nas yang menjelaskan tentang pelaksanaan dan tafsiran apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.’’[42]

Berdasarkan dalil-dali keharaman risywah di atas, baik al-Qur’an, hadis, dan konsensus (ijma’) para ulama,  maka risywah dengan segala bentuknya ialah haram. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk amalan risywah ialah pemberiah (hadiah) yang tujuannya untuk kebatilan. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pegawai yang meski tidak sedang berkaitan perkara atau urusan, karena kalau ada kebiasaan memberi hadiah sebelum menjadi pegawai, setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan jumlah kebiasaan pemberian hadiah tersebut.[43] Seorang pegawai juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, nescaya orang tersebut tidak akan memberikannya.[44]

Gambaran di atas memperlihatkan ketegasan sikap ulama terhadap amalan risywah. Bahkan dalam konteks kehakiman, para ulama melakukan tindakan preventif dengan mengharamkan penerimaan hadiah oleh seorang qadi padahal itu belum secara automatik boleh disebut risywah. Seorang qadi tidak boleh menerima hadiah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lain bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memangku jabatannya, orang tersebut melebihkan jumlah dan jenisnya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab I‘anah al-Tālibīn.[45]

Dari keterangan di atas, terlihat dimana kecenderungan emosional manusia boleh mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kuasa di sektor awam, keadaan ini boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak awal. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam keadaan emosi sedang tidak normal. Atas partimbangan itu, muncullah ketetapan hukum yang mana seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi rakan kerjanya. Tetapi mereka diputuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau penggantinya. Hal ini untuk mengelakkan tuhmah (isu pembicaraan tidak baik). Hakim tidak dibenarkan memutuskan suatu dasar atau hukum bagi sebahagian orang tua (ibu bapak) dan anak-anaknya, karena hal ini boleh menimbulkan jurang di pihak lain, mereka akan menilai dalam proses pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme. Demikian juga kepada saudara-mara atau rakan kongsinya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur pakatan sulit.

Oleh karena itu, bagi seorang imam (pemimpin), pejabat, dan petugas haram menerima pemberian dari sesiapa, karena hal ini boleh melemahkan kredibiliti seorang pemimpin yang ideal berperanan sebagai pihak yang netral terhadap seluruh rakyatnya. Dengan menerima pemberian, termasuk hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap dasar. Apalagi pelaku memberikan risywah jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengurangkan hak orang lain.

  1. Risywah yang hukumnya halal.

Sebahagian ulama membolehkan (rukhsah) amalan risywah (pemberian) yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang sepatutnya diterima oleh pemberi (al-rasyi) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut. Karena pemberian tersebut bertujuan untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Mayoritas ulama berpendapat, risywah jenis kedua ini, yang menanggung dosanya hanya orang yang menerimanya.

Abu Lays al-Samarqand berkata, ‘’dalam kasus separti ini (risywah untuk mencegah kezaliman) tidak ada masalah jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain demi mencari kebenaran.’’[46] Termasuk juga orang yang dibenarkan menyerahkan hartanya karena kasuselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Pemberian risywah separti ini tidaklah dilarang, sebagaimana yang dimaksud dalam berfirman Allah SWT QS. al-Baqarah 2: 286.

Dengan demikian, risywah untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu dibenarkan jika memang tidak ada penyelesaian lain dan jika tidak diberikan risywah justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Berdasarkan uraian konsep gratifikasi di atas, kelihatan bahwa dalam Islam, secara garis besar, gratifikasi dengan berbagai macam bentuknya terbahagi ke dalam dua kelompok. Ada yang pada dasarnya bernilai positif, dimana syara’ memang menganjurkan akan hal itu, separti sedekah, hibah, serta hadiah, dan ada yang pada dasarnya bermakna negatif, yaitu risywah atau hadiah yang diberikan kepada penguasa yang memang sangat dilarang Islam. Bahkan boleh jadi gratifikasi yang mengandungi nilai positif itu boleh berubah menjadi negatif, hal itu sangat bergantung dari tujuan diberikan dan kepada siapa dia memberikannya. Untuk itu, gratifikasi positif akan mendapat ganjaran positif. Dan gratifikasi negatif tentunya akan mendapat hukuman yang negatif pula.

Hukuman Terhadap Pelaku Gratifikasi  dalam Islam

Gratifikasi yang mengandungi nilai positif akan mendapatkan balasan yang positif, jika niat dalam melakukan amalan itu semata-mata karena Allah, bukan karena dipengaruhi oleh faktor lain selain diri-Nya. Di antara ganjaran-ganjaran kebaikan itu ialah, nanti sebahagian besarnya akan diperolehi di akhirat. Orang yang memberi sedekah, hibah, dan hadiah, akan menuai hasilnya nanti, bergantung seberapa besar pemberian itu di dunia. Bila dia berbuat banyak, maka dia akan mendapatkan banyak, tidak akan luput kebaikan itu dari balasan Allah nanti, walau sedikit pun. Allah menjanjikan, apa saja yang diberikan seseorang dengan ikhlas, pasti akan memperoleh balasan. Orang-orang yang memberikan harta mereka di jalan Allah tanpa takut menjadi miskin, akan memperoleh rahmat yang sangat menakjubkan. Apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah akan diganjar sepenuhnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Allah SWT melalui beberapa firmannya dalam al-Qur’an al-Karim QS. Al-aqarah 2: 272.

Hukuman adalah balasan untuk pelaku amalan yang dilarang dalam syariat Islam yang sering disebut dengan al-‘uqubah. Dimana hukuman merupakan suatu bentuk akibat yang harus ditanggung akibat melalukan sesuatu yang dilarang dalam agama (jarimah), sebagai pemberi kasusan penghalang untuk pelaku dan juga sebagai pembelajaran untuk orang lain agar tidak melakukan amalan yang sama. Dikarena gratifikasi bentuk risywah dan hadiah kepada petugas negara dalam Islam merupakan suatu pesalahan terhadap aturan syariat (al-jarimah), maka bagi pelaku amalan tersebut layak untuk diberikan hukuman (‘uqubah).

Dengan melakukan analisa terhadap tiga macam  ta‘zīr, yaitu, al-ta‘zīr ‘alā al-ma‘āsī, al-ta‘zīr li al-maslahah al-‘ammah, dan al-ta‘zīr ‘ala al-mukhalafāt, maka gratifikasi dalam bentuk risywah termasuk ke dalam kategori ta‘zīr al-ta‘zīr ‘alā al-ma‘āsī. Hal ini disebabkan, risywah merupakan suatu amalan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya melalui nas, hanya saja hukumanya yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu ia masuk dalam kategori ta’zir. Karena ada penyebutan pengharaman amalannya saja dalam nas belum cukup memasukkannya ke dalam klasifikasi hukuman hudud. Jadi gratifikasi dalam bentuk risywah merupakan maksiat yang diharamkan selama-lamanya, untuknya dapat diganjar dengan hukuman yang berlaku untuk jarīmah ta‘zīr.

Sedangkan hukuman dalam bentuk hadiah boleh dikumpulkan kedalam al-ta‘zīr li al-maslahah al-‘ammah. Al-ta‘zīr li al-maslahah al-‘ammah hukumnya dilarang apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, karena tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat. Hal ini sama persis apa yang terdapat pada hadiah. Hadiah pada dasarnya ialah suatu amalan yang dianjurkan, kemudian dikarenakan pemberian itu kepada penguasa, maka itu sudah memenuhi syarat amalan tersebut menjadi maksiat. Jadi memberinya kepada pegawai menjadi sebab hadiah dilarang. Dalam sisi yang lain, hadiah ini juga termasuk ke dalam al-ta‘zīr ‘alā al-ma‘āsī, karena hadiah kepada penguasa memang sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, sesuatu yang dilarang oleh Nabi berarti suatu kemaksiatan. Jadi, ditinjau dari segi hadiah secara awam, maka hukuman dalam bentuk hadiah termasuk al-ta‘zīr li al-maslahah al-‘ammah. Dan ditinjau dari segi khusus, hadiah kepada penguasa, hukuman hadiah termasuk dalam al-ta‘zīr ‘alā al-ma‘āsī. Sedikit penulis tambah, segala bentuk amalan gratifikasi dalam Islam, sekalipun pada awalnya bukan maksiat, maka boleh dikumpulkan ke dalam al-ta‘zīr li al-maslahah al-‘ammah jika amalan tersebut boleh terbukanya peluang kepada kemaksiatan, misalnya sedekah, hibah, waqaf, yang mana penerimanya ialah penguasa. Hal ini untuk menjangka kemungkinan berlakunya risywah.

Maka dari itu, hukuman untuk amalan gratifikasi yang diharamkan dalam Islam ialah dalam bentuk hukuman ta’zir, hakim diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman untuknya, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai kepada hukuman yang paling berat sesuai dengan pesalahan atau kesalahan dalam gratifikasi. Untuk itu, jenis-jenis hukuman untuk amalan gratifikasi tersebut sangat berbeda, dan hakim mempunyai hak untuk menetapkan salah satunya. Jadi jenis-jenis hukuman atau hukuman untuk kategori jarimah ta‘zīr gratifikasai ialah sebagai berikut:[47]

  1. Hukuman dalam bentuk hukuman mati.

Hukuman mati dalam jarimah ta‘zīr disebut dengan al-qatl al-siyāsah.[48] Pada hakikatnya, tujuan utama hukuman ta‘zīr ialah untuk memberikan pengajaran (ta’dib) dan tidak sampai membinasakan. Dengan begitu seharusnya dalam hukuman terhadap amalan ta‘zīr tidak termasuk pemotongan anggota badan, apalagi sifatnya sampai menghilangkan nyawa. Akan tetapi, ada sebahagian ahli hukum Islam memberikan pengecualian dari ketetapan awam tersebut, sehingga dibolehkannya pemberian hukuman hukuman mati dalam kategori jarimah ta‘zīr. Hal demikian dibolehkan jika kepentingan awam menghendakinya atau apabila pembasmian terhadapnya tidak boleh terealisasi kecuali dengan jalan menghukumnya sampai mati (membunuhnya).

Hukuman mati yang merupakan hukuman bagi pelaku jarimah ta‘zīr boleh dijatuhkan separti kepada pelaku jarimah mata-mata, pembuat fitnah, pelaku bid‘ah dan perogol yang membahayakan. Sukar memang mengatakan bahwa di dalam jarīmah ta‘zīr tidak ada hukuman mati.[49] Oleh karena itu hukuman dalam bentuk hukuman mati boleh dilaksanakan bagi pelaku jarimah ta‘zir tertentu. Karena kasusan kerosakan yang ditimbulkannya cukup luar biasa. Kasusan ini sama halnya dengan apa yang berlaku pada gratifikasi, kasusan yang ditimbulkannya sudah merosakkan tatanan sosial masyarakat.

  1. Hukuman dalam bentuk cambuk.

Para ulama sepakat memasukkan cambuk ke dalam salah satu daripada hukuman terhadap jarīmah ta‘zīr. Namun para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan batas tartinggi hukuman cambuk dalam ta‘zīr. Imām Abū Hanīfah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tartinggi hukuman cambuk dalam ta‘zīr ialah tiga puluh sembilan kali, dan menurut Abū Yūsuf ialah tujuh puluh lima kali. Sementara di kalangan Syāfi‘iyyah ada tiga pendapat. Pertama, sama dengan pendapat Abū Hanīfah dan Muhammad, yaitu batas tartinggi hukuman dalam ta‘zīr ialah tiga puluh sembilan kali. Kedua, sama dengan pendapat Abū Yūsuf yaitu tujuh puluh lima kali jilid. Dan pendapat ketiga, hukuman cambuk pada ta‘zīr boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarīmah ta‘zīr yang dilakukan hampir sejenis dengan jarīmah hudūd.

Menurut pendapat yang popular di kalangan ahli fikih Mālikī, batas tartinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta‘zīr didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan disesuaikan berdasarkan berat dan ringannya pesalahan.[50] Jadi dalam pendapat ini tidak adanya sekatan minimum dan maksimum dalam pemberian hukuman ta‘zīr, hukuman yang diberikan sangat bergantung kepada situasi dan keadaan dengan partimbangan utama ialah kemaslahatan bagi masyarakat awam, bukan partimbangan individu atau kelompok tertentu.

  1. Hukuman dalam bentuk penjara.

Hukuman dalam bentuk penjara atau disebut juga dengan hukuman kurungan dalam Hukum Islam ada dua bentuk, yaitu pertama penjara terhad atau sementara (ada batas masa tertentu). Batas terendah dari hukuman dalam bentuk penjara terhad ini ialah satu hari, sedangkan batas tartingginya menurut Syāfi‘iyyah ialah selama satu tahun, dengan mempersamanakan (menganalogikan)-nya kepada pengasingan dalam jarīmah al-zinā. Sedangkan ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa dengan mempartimbangkan al-maslāhāh. Kemudian yang kedua penjara tidak terhad (tidak ditentukan batas masanya, mungkin penjara seumur hidup atau sampai batasan bertaubat).[51]

  1. Hukuman dalam bentuk salib.

Hukuman dalam bentuk salib selain terdapat pada hukuman untuk jarīmah ta‘zīr juga tedapat pada hukuman untuk jarīmah hudūd. Akan tetapi hukuman dalam bentuk salib pada hukuman ta‘zīr tidak disertai oleh hukuman mati, namum pelakunya disalib dalam keadaan hidup dan dibolehkan untuk makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu’, tetapi dalam mengerjakan solat cukup dengan isyārah saja. Dan batasnya menurut ahli fikih tidak boleh melebihi dari tiga hari lamanya.[52]

  1. Hukuman dalam bentuk pengasingan.

Pengasingan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-hajr merupakan salah satu daripada hukuman untuk jarīmah ta‘zīr yang boleh dipilih oleh hakim untuk ditetapkan kepada pesalah jarīmah ta‘zīr. Rasulullah pernah melakukan hukuman untuk jarīmah ta‘zīr dalam bentuk pengasingan bagi para pelaku jarīmah, yaitu terhadap tiga orang (Ka‘ab bin Mālik, Mirārah Ibn Rubay‘ah, dan Hilāl Ibn ‘Umayyah) yang mana ketiganya tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Mereka dipulaukan oleh masyarakat dengan tidak diajak bicara selama lima puluh hari, sehingga pada akhirnya turunlah ayat QS. al-Tawbah 9: 118.

  1. Hukuman dalam bentuk denda.

Islam juga mengenakan hukuman denda terhadap pelaku jarīmah yang digolongkan dalam kategori ta‘zīr. Misalnya mengenai pencurian buah yang masih di pohonnya, hukumannya berupa denda dua kali ganda harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan amalannya tersebut. Demikianlah yang ditegaskan oleh Nabi SAW berikut ini, ‘’Dan barangsiapa yang membawa sesuatu ke luar, maka atasnya denda sebanyak dua kali beserta hukuman.’’ Dan hukuman yang sama juga dikenakan kepada orang yang menyembunyikan barang hilang.[53]

Di samping hukuman yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa bentuk hukuman ta‘zīr lain yang boleh dikenakan kepada pelaku gratifikasi menurut hukum Islam, misalnya hukuman dalam bentuk pengasingan, hukuman dalam bentuk celaan, hukuman dalam bentuk tasyhir (yaitu penerbitan dengan tujuan untuk memaklumkan kepada masyarakat tentang kejahatan yang dilakukannya, ini termasuk hukuman moral), hukuman dalam bentuk ancaman, hukuman dalam bentuk teguran, dan hukuman dalam bentuk peringatan,[54] dan lain-lain. Intinya, jarīmah ta‘zīr gratifikasi dalam bentuk risywah dan hadiah kepada penguasa ialah amalan maksiat yang merugikan atau mengganggu kepentingan awam dan merupakan kuasa hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan berat ringannya amalan yang diperbuat. Karena tidak ada peraturan syar‘ī yang menetapkan hal itu secara konkrit.

Penutup

Dari uraian tentang gratifikasi dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam gratifikasi mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk pemberian. Amalan-amalan gratifikasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risywah. Di antara beberapa bentuk gratifikasi itu dapat dibezakan sebagai berikut. Pertama, sedekah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya alat tukar, dilakukan hanya demi memperoleh pahala di akhirat. Kedua, hibah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya alat tukar dan tanpa mengharapkan balasan apapun. Ketiga, hadiah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya balasan atau alat tukar, yang mana penyerahan itu dihantar ke tempat orang yang diberi sebagai penghormatan atau karena prestasi. Jadi perbedaan hibah dengan hadiah ialah, hadiah diberikan karena penghormatan atau karena prestasi seseorang. Dan keempat, risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau penguasa dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Pemberian itu adakalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keinginan pemberi tersebut terwujud.

Bentuk gratifikasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori amalan negatif. Gratifikasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan gratifikasi positif, amalan-amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Kepada pelaku amalan gratifikasi ini akan mendapat ganjaran berupa syurga dan di dunia ini akan semakin dilipatkan gandakan hartanya, karena amalan yang tersebut termasuk bahagian dari bentuk syukur terhadap harta yang telah diamanahkan Allah padanya.

Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk ke dalam amalan gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini amalannya telah disebutkan dalam al-Qur’an maupun hadis sebagai amalan yang dilarang syara’, yaitu suatu amalan maksiat (jarimah), sementara dalam nas tidak diterangkan jenis hukuman untuknya. Dan memberikan risywah dalam keadaan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman, menurut sebahagian ulama ada kemaafan (rukhsah), ketika tidak ada penyelesaian lain untuk itu.

Gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk kedalam kategori jarimah ta’zir. Untuk itu, pelaku amalan tersebut dihukum dengan hukuman dalam bentuk hukuman ta’zir, mulai hukuman terberat hingga hukuman teringan. Dasar dalam memilih hukuman gratifikasi ini ditentukan oleh hakim dengan mempartimbangkan maslahatnya.

 

Bibliografi

Al-Qur’an al-Karim.

‘Abd al-‘Adim Ibn Badawi al-Khalafi, al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-‘Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

‘Abd Allah bin ‘Abd Muhsin, Suap dalam Pandangan Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

‘Abd al-Qādir ‘Awdah, al-Tasyrī‘ al-Jina’ī al-Islāmī. Beirut: Dār al-Kutub, 1963.

‘Abd Ghani Ibn Isma’il, Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risywah wa al-Hadiyah. t.tp.: Maktabah al-Qur’an, 2003.

‘Ali al-Jurjānī, al-Ta‘rīfāt, al-Maktabah al-Syāmilah. http://alwarraq.com, al-Isdār al-Thānī.

Abdul Aziz Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Syafi’ah, Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Abū Abdul Halim Ahmad. S., Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Abu Dawud, Musnah Abi Dawud, al-Maktabah al-Syamilah. Mesir: Dar Hijr, 1999.

Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t..

Ahmad, Musnad Imam Ahmad, al-Maktabah al-Syamila. t.tp.: Mu’assasah al-Risalah, 2001.

Al-Bahuti, Kasyf al-Qanna’an Matn al-Iqna’. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, al-Maktabah al-Syamilah. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 2003.

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, al-Maktabah al-Syamilah. t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.

Al-Hakim, Mustadrak ‘Ala Sahihayn. Beirut: Dar al-Kutub al-I’lmyah, 1990.

Al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Al-Sayyid Abū Bakr, I‘ānah al-Tālibīn. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Al-Tabrani, al-Mu’jam al-Awsat, al-Maktabah al-Syamilah. al-Qahirah: Dar al-Haramayn, t.t..

Al-Turmidhi, Sunan al-Turmidhi, al-Maktabah al-Syamilah. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Eddy OS Hiareij, Memahami Gratifikasi, 13 Juny 2011, Kompas.com.

Hamd Ibn ‘Abd al-Rahman al-Junayd, Atharu Risywah fi Ta’thuri Namwi al-Iqtisadi wa Asalib Daf’iha fi Zilli Syari’ah  Islamiyah. Riyad: al-Markas al-‘Arabi li Dirasah al-Amniyyah wa Tadrib, 1982.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, al-Maktabah al-Syamilah. t.tp.: Dar ‘Ihya’ al-Kitab al-‘Arabiyah, t.t..

M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam. Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997.

M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2011.

Malik, Mawata’ al-Imam Malik, al-Maktabah al-Syamilah. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1985.

Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, Rad al-Mikhtar ‘alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn ‘Abidin. Beirut: Dār al-Ihyā’, 1987.

Muhammad Amin, Khususyiyah Ibn ‘Abidin. Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.

Muhammad Yūsuf al-Qardāwī, al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994.

Muslim, Sahih Muslim, al-Maktabah al-Syamilah. t.tp..: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.

Quraish Shihab, Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang Patut Anda Ketahui. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Agung Media Mulia, t.t..

Taqy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, Kifayat al-Akhyar. Bandung: al-Ma’arif, t.t..

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū. Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989.

 

[1] Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Agung Media Mulia, tt.), h. 224.

[2] Eddy OS Hiareij, Memahami Gratifikasi, 13 Juny 2011, Kompas.com.

[3] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[4] Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Syafi’ah, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 311.

[5] Quraish Shihab, Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 191.

[6] Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. j. 2, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t.), h. 154.

[7] Abdul Aziz Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1619.

[8] Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Sadaqah, j. 2, Hadis No. 1410, (t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 108.

[9] Al-Sayyid Abū Bakr, I‘ānah al-Tālibīn, j. 4, (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), h. 141.

[10] ‘Abd al-‘Adim Ibn Badawi al-Khalafi, al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-‘Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah, terj. Oleh Tim Tashfiyah LIPIA, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 6


Print BeritaPrint PDFPDF

Berita Lainnya

Silahkan manfaatkan aplikasi ini dan berikan komentar dengan baik dan mendidik!



Tinggalkan Komentar Anda


Nama*
Email* Tidak akan diterbitkan
Url  Ketik tanpa http:// exp:pendidikanonline.com
Komentar*
security image
 Masukkan kode diatas
 

Ada 0 komentar untuk berita ini


© 2017 STAI MUHAMMADIYAH TULUNGAGUNG. Powered by Formulasi Free Opensource CMS | Hosting Sekolah